Indonesia diamanahi sebagai tuan rumah dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diselenggarakan pada Oktober-November 2022 di Bali. Keketuaan ini diserahterimakan pada KTT G20 2021 dari Perdana Menteri Mario Draghi kepada Presiden Joko Widodo di Roma, Italia. G20 adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia yang terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga uni eropa. Negara-negara tersebut adalah Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. G20 memiliki posisi strategis karena secara kolektif merupakan representasi dari: 85% perekonomian dunia, 80% investasi dunia, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia.
Dalam G20 terdapat dua arus isu, yaitu Finance Track dan Sherpa Track. Finance Track adalah fokus isu yang membahas ekonomi dan keuangan, seperti: kebijakan fiskal, moneter dan riil, investasi infrastruktur, regulasi keuangan, inlusi keuangan, dan perpajakan internasioanl. Pembahasannya dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral masing-masing negara. Sedangkan Sherpa Track adalah fokus isu yang bahasannya lebih luas dari ekonomi dan keuangan, seperti: geopolitik, anti korupsi, pembangunan, perdagangan, energy, perubahan iklim, dan kesetaraan gender, yang akan dibahas oleh masing-masing kementerian terkait.
Menurut Wempi Saputra selaku Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional dalam Webinar IAEI Komisariat Bali, menyebutkan bahwa momentum Presidensi G20 2022 dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah karena isu yang dibahas selaras dengan nilai-nilai Islam. Di dalam peran ekonomi dan keuangan syariah dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, terdapat beberapa aspek ekonomi syariah yang selaras dengan tema Presidensi G20 tahun ini yaitu “Recorver Together, Recover Stronger”.
Presidensi Indoneisa berfokus pada tiga sektor prioritas yang diniai menjadi kunci pemulihan yang kuat dan berkelanjutan, yaitu:
- Penguatan arsitektur kesehatan global
Perkuatan arsitektur kesehatan global tidak hanya untuk menanggulangi pandemi Covid-19, namun untuk mempersipkan dunia agar memiliki daya tanggap dan kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi krisis kesehatan ke depannya.
- Transformasi digital
Transformasi digital menjadi salah satu solusi utama dalam menggerakan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang baru. Presidensi Indonesia berfokus kepada peningkatan kemampuan digital dan literasi digital guna memastikan transformasi digital yang inklusif dan dinikmati seluruh negara.
- Transisi energi
Untuk memastikan masa depan yang keberlanjutan dan hijau serta menangani perubahan iklim secara nyata, presidensi Indonesia mendorong transisi energy menuju energi baru dan terbarukan dengan mengedepankan keamanan energy, aksesibilitas, dan keterjangkuan.
Pada saat ini, Indonesia dalam posisi perbaikan keadaan ekonomi pasca pandemi Covid-19, hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi negara yang mulai membaik. Salah satu faktor besar dalam pemulihan ekonomi tidak terlepas dari peran teknologi. Perkembangan pesat teknologi memberikan jalan baru dalam sejarah perekonomian dunia termasuk Indonesia. Pesatnya transformasi digital memicu dan mengubah alur perilaku masyarakat termasuk aktivitas ekonomi. Bank sentral memprediksi perkembangan digitalisasi terus berjalan secara pesat didukung dengan perluasaan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang semakin inklusif. Termasuk dalam ekonomi syariah yang juga sedang dimasifkan dalam digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karenanya, sektor yang menjadi fokus dari Presidensi Indonesia dapat dikembangkan untuk kemajuan ekonomi syariah khususnya dalam transformasi teknologi keuangan syariah yang inkulsif.
“Recover Together, Recover Stronger” relevan dengan kemaslahatan umat manusia, ide-ide yang selaras dengan nilai maqashid kita jumpai dalam inisiatif pembangunan internasional modern, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs). Isu SDGs yang berkaitan dengan ekonomi syariah yaitu sustainable finance dan inklusi keuangan digital. Menurut Wempi, Pemerintah telah melaksanakan beberapa program yang selaras dengan komitmen SDGs dan pengembangan ekonomi syariah, seperti emisi green sukuk ritel maupun pembiyaan ultra mikro bagi underserved communities. Inisitiaf ini akan terus dipercepat melalui Kominte Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNES) agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. IAIE dan stakeholders ekonomi syariah perlu memanfaatkan awareness pada sektor ekonomi potensial di masing-masing daerah, seperti halal tourim untuk dapat menikmati pertumbuhan sektor pariwisata secara optimal.
Oleh: Siti Rokhayatun
Sumber:
Alfarizi, dkk. 2021. Optimizing The Use of Sharia Digital Transactions Port Indonesia’s Economic Recovery. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan Vol. 6
hhtps://www.kemenkeu.go.id/g20
Kementerian Luar Negeri. Presidensi G20 Indonesia. diakses pada hhtps://kemlu.go.id/portal/id/read/3288/berita/presidensi-g20-indonesia
Pratama, Reza Syam. G20 Sebagai Momentum Peningkatan Awareness Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia. Diakses pada hhtps:setjen.kemenkeu.go.id/in/post/g20-sebagai-momentum-peningkatan-awareness-ekonomi-dan-keuangan-syariah-indonesia