Sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa negara. Pada tahun 2018, sektor pariwisata menyumbang devisa sebesar USD 19,3 Miliar dari kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15,81 juta dengan pertumbuhan sebesar 12,58% dan 303,4 juta kunjungan wisatawan nusantara dengan pertumbuhan sebesar 12,37%. Hal tersebut mampu meminimalisir tekanan neraca pembayaran Indonesia yang mengalami defisit sebesar USD 7,1 Miliar di tahun 2018. Serta diperkirakan dalam 5 tahun kedepan dapat menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia.
Namun perkiran tersebut tidak bisa tercapai karena pada tahun 2019 terjadi wabah Corona Virus Disease atau dikenal dengan sebutan Covid-19. Pandemi Covid-19 adalah suatu wabah virus penyakit non alam yang berasal dari makanan yang dikonsumsi manusia, yakni Kelelawar atau Marsego. Virus ini pertama kali muncul di negara Cina tepatnya di Kota Wuhan yang hingga kini masih tersebar luas di penjuru dunia, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia melakukan tindakan cepat dengan mengeluarkan kebijakan guna menekan penyebaran wabah virus ini. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat pandemi berlangsung seperti bekerja di rumah (work from home), menutup sejumlah tempat yang memicu keramaian seperti tempat wisata, restoran, hotel, dan melakukan kebijakan jaga jarak (social distancing) untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, menyebabkan menurunnya aktivitas di berbagai sektor terutama pariwisata di Indonesia. Sepanjang semester 1-2020, jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia mengalami penurunan sebesar 59,7% dari yang sebelumnya terdapat 7,7 juta orang menjadi 3,1 juta orang.
Berdasarkan Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi pada bulan Agustus 2020 oleh Badan Pusat Statistik dan Indonesia Premium Database, tercatat dari 10 daerah Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) seperti Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Utara, hanya 2 Provinsi yang masih tumbuh positif yaitu Sumatera Utara sebesar 0,05% dan Maluku Utara sebesar 0,46%. Sedangkan wilayah yang mengalami dampak negatif paling besar yakni Provinsi Bangka Belitung sebesar (-6,51%), Jawa Tengah (-5,94%), dan Jawa Timur (-5,04%). Seiring berjalannya waktu, penurunan ini terus terjadi dengan diperparah adanya pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan penutupan akses bandara sementara waktu membuat masyarakat dalam negeri maupun luar negeri tidak bisa berpergian ataupun berwisata. Sehingga seluruh DPP mengalami pertumbuhan negatif.
Dengan adanya penurunan aktivitas ekonomi masyarakat akan berdampak pada tingkat kemiskinan dan pengangguran. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa provinsi yang mempunyai tempat wisata prioritas mengalami kejadian yang berbeda-beda terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan saat periode sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Kebanyakan provinsi mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka, tetapi mengalami kenaikan di tingkat kemiskinan dan sebaliknya. Artinya pandemi Covid-19 tidak berdampak besar terhadap pengurangan tenaga kerja, tetapi berdampak besar pada penurunan pendapatan masyarakat hingga cenderung rentan miskin dan begitupun sebaliknya.
Fenomena tersebut terjadi baik di sektor pariwisata konvensional maupun sektor pariwisata halal. Meskipun pariwisata konvensional lebih dominan dari pariwisata halal, tidak menutup kemungkinan wisata halal juga mengalami kerugian akibat pandemi. Padahal sebelum terjadi pandemi Covid-19 pariwisata halal berkembang sangat positif. Karena Kementrian Pariwisata mulai memprioritaskan Perkembangan Pariwisata Halal Indonesia dan memberi hasil yang cukup baik. Pemerintah fokus kepada pengembangan 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional tahun 2018 seperti Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan data GMTI (Global Muslim Travel Index) 2019, pertumbuhan pasar pariwisata halal Indonesia pada tahun 2018 mencapai 2,8 Juta wisatawan muslim dengan capaian devisa lebih dari Rp 40 Triliun. Namun perkembangan positif ini terhenti disebabkan terjadi wabah yang menghentikan sendi perekonomian di sektor pariwisata halal.
Lalu apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melakukan tiga strategi untuk mempercepat pemulihan pariwisata. Pertama, melakukan inovasi yang menjadi hal dasar dalam pemulihan. Inovasi harus dilaksanakan pada infrastruktur, budaya, kuliner, fashion, dan segala hal yang menyangkut pariwisata serta ekonomi kreatif. Kedua, Adaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 juga perlu diterapkan, antara lain : meningkatkan penerapan ‘CHSE’ atau Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Eviroment (Ramah lingkungan). Terakhir, Kolaborasi yang mana semua pihak harus mau bekerjasama dan berkolaborasi dengan sektor pariwisata sebab jutaan lebih lapangan pekerjaan terkena dampak di sektor pariwisata. Tentu harus diperjuangkan bersama supaya lapangan pekerjaan terbuka luas dan pendapatan masyarakat menjadi meningkat. Terdapat beberapa strategi yang sudah siap dilaksanakan oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu, menyiapkan bermacam infrastruktur dasar yang berhubungan dengan konektivitas di beberapa destinasi super prioritas, mengatur ulang strategi pariwisata di beberapa destinasi wisata di Indonesia, dan melaksanakan pelatihan untuk para pekerja di sektor pariwisata agar bisa memandu wisatawan.
Disisi lain, pemanfaatan Teknologi dan Informasi juga perlu diterapkan kepada Tenaga Kerja Informal dan UMKM di sektor pariwisata untuk bisa bertahan di masa pandemi Covid-19. Dengan mendukung platfrom digital (online) sebagai wadah memasarkan produk dari pelaku UMKM untuk meningkatkan usaha dan melakukan perluasan kemintraan. Serta acara internasional pula menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan tingkat kunjungan ke tempat pariwisata.
Selain itu pemerintah juga melakukan berbagai kebijakan di sektor pariwisata sebagai berikut: menyediakan dana APBN untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 298,5 Miliar, pemerintah memberikan insentif kepada agent wisata, penerbangan, dan insentif seperti promosi pariwisata, family trip dan influencer, memberikan hibah kepada PEMDA karena penurunan tarif pajak hotel dan restoran di daerah sebesar Rp 3,3 Triliun, dan memberikan beasiswa dan pelatihan di Politeknik Pariwisata untuk memperpanjang tenggat waktu pada pembayaran pajak dan kewajiban. Dilansir dari laman CNBC Indonesia, Industri Pariwisata Republik Indonesia diperkirakan akan pulih di tahun 2023 dengan catatan tidak ada lonjakan baru dari Covid-19. Direktur Utama InJourney Dony Oskaria dalam Rapat Kerja PHRI menjelaskan bahwa beragam acara telah disiapkan untuk mendorong traffic di Indonesia. Beberapa inovasi akan dilakukan sampai tahun 2024, mulai dari restrukturisasi pengelolaan bandara menjadi kelas dunia yakni bandara Soekarno Hatta, Ngurah Rai, Kualanamu, Hang Nadim, Hasanuddin hingga penataan Taman Mini Indonesia Indah dan transformasi bisnis Hotel Indonesia Natour (HIN).
Penulis : Dinda Putri Aisa
Sumber gambar : Alinea.id
Sumber :
Amaliyah, Imroatul; Wibowo, Aditya Dwifebri Chirstian . (2020). Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca Covid-19. Majalah Media Perencana : Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, 1-21.
Anggraini, Desy Tri;. (2021). Upaya Pemulihan Industri Pariwisata Dalam Situasi Pandemi Covid-19. ejournal BSI, 22-31.
Rahmawati, Rizqi; Parangu, Kaukabilla Alya. (2021). Potensi Pemulihan Pariwisata Halal di Ponorogo (Analisis Strategi Pada Masa Pandemi Covid-19). Journal of Islamic Economics, 97-110.
Walakula, Yandri Benony. (2020). Analisis Eksistensi Pariwisata Indonesia di Tengah Situasi Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan l Vol. l No. 1 Institut Agama Kristen Negeri Ambon, 47-52.
Emir Yanwardhana, “Banyak Event Mendunia, Industri Pariwisata RI Pulih di 2023”, CNBC Indonesia Dilansir pada 09 February 2022 pukul 14:15